Review Laporan Keuangan

PP 8 tahun 2006 mewajibkan Laporan Keuangan direview oleh Aparat Pengawasan Intern sebelum diserahkan kepada BPK untuk diaudit. Bawasda/Inspektorat dengan sendirinya menjadi pelaksana review ini di tingkat Pemerintah Daerah.

Kompetensi umum yang perlu dimiliki oleh pelaksana review adalah:
1. Pemahaman mengenai akuntansi (bagaimana mereview Laporan Keuangan jika tidak memahami akuntansi?) khususnya sektor publik/pemerintahan, termasuk pemahaman terhadap Standar Akuntansi Pemerintahan
2. Pemahaman mengenai Sistem Pengendalian Intern, khususnya 5 komponen dan 26 sub-komponen beserta aplikasinya di lapangan.

Dalam pelaksanannya, review berbeda dengan audit.
1. Review tidak menguji bukti, hanya sampai alur dari jurnal-buku besar-laporan keuangan.
2. Review atas Sistem Pengendalian Intern terbatas pada pengendalian akuntansi, berupa proses akuntansi pendapatan, pengeluaran, aset, dan non-kas.

Hasil review ini kemudian disampaikan kepada Kepala Daerah, untuk dijadikan dasar menerbitkan pernyataan Kepala Daerah (statement of responsibility), bahwa “Laporan Keuangan telah disusun dengan sistem pengendalian intern yang memadai dan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan”.

Selanjutnya, jika dalam audit oleh BPK ditemukan salah saji dan diperlukan koreksi-koreksi, Bawasda/Inspektorat sepatutnya mendampingi SKPKD dalam proses exit meeting dan menyusun Laporan Keuangan yang telah diaudit sesuai koreksi dari auditor.

Diagram dan tabel ringkas review laporan keuangan dapat dilihat di sini.

About these ads

3 thoughts on “Review Laporan Keuangan

  1. Halo hanin hida, saya termasuk konsen juga dengan masalah review atas laporan keuangan, yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana prosedur untuk mereview laporan aset tetap yang disajikan dalam neraca daerah. trims

    hanin: halo juga… Mas Budi, kalau me-review kan tidak terlalu njelimet. Anda cukup bandingkan aset tetap di neraca dengan lampirannya, jumlahnya seharusnya sama.
    Lalu bandingkan belanja modal di realisasi anggaran dengan penambahan aset untuk tahun berjalan. Tidak harus sama, karena sebagian aset tetap berasal dari konstruksi dalam penyelesaian tahun sebelumnya, dan sebagian belanja modal juga tidak langsung masuk ke aset tetap. Jika Pemda-nya teliti, biaya untuk perencanaan dan pengawasan akan dikapitalisasi juga ke aset tetap. Kurang lebih begitu.

  2. apa dasar perencanaan dan pengawasana aset dapat dilakukan kapitalisasi atas aset bersangkutan?
    bukankah yang dapat dikapitalisasi yang bersifat repairing…
    untuk mereview aset tetap secara teori memang tidak terlalu njlimet, namun daftar list aset yang disusun pemda terkadang kurang dapat diyakini akurasinya bahkan dalam beberapa kasus mereka tidak mencatat kembali berapa nilai aset yang telah dimilikis.
    belakangan telah dilakukan inventarisasi atas nilai aset-aset yang dimiliki pemda dan lembaga pemerintah yang lain oleh tim independen. hal dimaksudkan untuk mengurangi opini disclaimer atas aktiva tetap pemerintah oleh auditor BPK.

    hanin: (1) Pada dasarnya, aset yang direncanakan untuk dikapitalisasi harus dianggarkan pada belanja modal. Memang pada kenyataannya sering salah, karena pemahaman di Pemda mengenai kapitalisasi juga belum matang. (2) Gunanya review justru untuk memastikan akurasi daftar list aset yang disusun Pemda. (3) Inventarisasi yang disertai penilaian aset oleh tim independen tidak bisa dilakukan berkali-kali, hanya boleh dilakukan sekali pada saat penyusunan neraca awal (lihat PSAP Neraca Awal). (4) Sedangkan opini disclaimer BPK mungkin lebih banyak terjadi karena bukti kepemilikan yang tidak jelas, seperti tanah yang tidak bersertifikat (terutama tanah hibah, tanah dari Pemda pemekaran, dan tanah jaman jadul).

  3. menambahkan tanggapan hanin atas putra tentang kapitalisasi yang belum matang. sebaiknya pemda mulai melakukan analisis tentang PEDOMAN klasifikasi aset sesuai SAP terutama aset tetap. dengan demikian kematangan secara bertahap akan dapat dicapai. terima kasih.

    hanin: betul. jangan lupa efek berantai terhadap pemenuhan kewajiban pelaporan di Permendagri 17 (tentang barang daerah), boleh jadi rancu dengan Permendagri 59 (tentang pengelolaan dan pelaporan keuangan).

Berikan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s