Madu dan Racun Penanaman Modal Asing

Tentu saja Penanaman Modal Asing sangat diperlukan, terutama di negara berkembang di mana masalah klasik adalah kekurangan modal dan pemasaran. Melalui PMA, modal kerja dapat diperoleh terutama untuk sektor-sektor industri padat modal, dan juga PMA sektor retail dapat menjadi sarana pemasaran bagi pengusaha menengah.

Saking pentingnya PMA ini, hampir semua negara berkembang memiliki badan khusus yang mengurusi penanaman modal. Di Indonesia, ada BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal) di tingkat nasional. Di masing-masing Pemda ada Badan Penanaman Modal (dengan nama berbeda-beda), dan ditekankan oleh Pemerintah Pusat dengan ditetapkannya urusan Penanaman Modal sebagai salah satu urusan wajib yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.

Dalam berbagai kesempatan, besarnya penanaman modal (baik berupa komitmen maupun realisasinya) disampaikan secara remi oleh Pemerintah. Tingkat capaian penanaman modal ini dinilai sebagai salah satu indikator kepercayaan pihak asing terhadap negara.

Dampak positif yang dapat langsung dirasakan umumnya adalah terbukanya lapangan kerja baru. Pembukaan lapangan kerja ini akan menarik efek domino, mulai dari kontrak/kost para pegawai, pengusaha katering, warung makan, hingga ke pendidikan keluarga para pegawai tersebut.

Negara pun turut menikmati manfaat PMA melalui setoran pajaknya, baik itu dari pajak perusahaan maupun pajak pekerja asing. Selain itu secara politis jika ada PMA di suatu negara, pemerintah negara asal PMA secara umum lebih lunak pada pemerintah kita karena ada kepentingan pengusaha-nya di sini.

Secara makro, dapat diharapkan terjadinya alih-tehnologi. Meskipun proses ini biasanya lambat, dan tenaga yang berhasil mentransfer teknologi pun akhirnya mengikuti bekerja di negara asal PMA, setidaknya ada pihak-pihak yang “kecipratan ilmu”.

Namun demikian…

Investor di mana pun, selalu memperhitungkan Break Even Point, di mana modal yang ditanamkannya kembali. Katakanlah seorang investor menempatkan dana di Indonesia dan mengharapkan BEP pada tahun ke-sepuluh. Jika kondisi ekonomi baik, maka tercapailah perencanaan si investor, dalam sepuluh tahun modalnya sudah kembali.

Apa yang terjadi selanjutnya? Sang investor kita yang baik hati itu pada tahun ke-sebelas dan seterusnya hanya tinggal mengeruk keuntungan. Jelas, pada titik ini, arus kas bukan lagi dari luar negeri ke Indonesia, namun sebaliknya, keuntungan investor dibawa pulang ke negaranya!

Jadi, sepuluh tahun lalu kita mengundang investor, namun sekarang dan sampai perusahaan bangkrut, arus kas malah keluar ke negara investor. Celaka bukan?

Tentu saja Pemerintah tidak boleh kecolongan seperti itu. Sebagai regulator, Pemerintah berhak menetapkan aturan yang membatasi pemulangan modal seperti itu. Misalnya, 30% keuntungan diwajibkan untuk diinvestasikan ulang di Indonesia. Atau pemulangan modal hanya diperbolehkan bertahap maksimal sekian persen setiap tahunnya.

Repotnya, semakin banyak aturan, negara ini semakin tidak menarik bagi investor. Akibatnya tentu investor malas datang ke Indonesia, dan segala dampak positif yang diharapkan pun sirna. Hm, emang enak jadi Pemerintah??

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s