Aset tanah: sumber disclaimer Laporan Keuangan Pemerintah?

Menjelang tutup tahun, seluruh jajaran Pemerintah (well, cuman bagian keuangan aja sih pada prakteknya) sibuk menyusun Laporan Keuangan tahunan. Laporan Keuangan ini akan disampaikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan untuk diaudit. Dan, opini disclaimer dari BPK selalu menjadi momok.

Laporan Keuangan, khususnya neraca, hampir 90% didominasi oleh aset tetap. Salah satu aset tetap yang berpotensi mengundang perdebatan adalah tanah. Dalam sebuah laporan audit oleh BPK disebutkan temuan audit bahwa aset tetap berupa tanah belum didukung oleh bukti kepemilikan. Tentu, ada sisi menarik dari temuan ini.

Dukungan bukti kepemilikan tanah tak lain dan tak bukan adalah sertifikat tanah. Lantas, jika aset tanah pemerintah belum ada sertifikatnya, apakah harus dikeluarkan dari neraca, tidak layak diakui sebagai milik pemerintah?

Tentu saja tidak. Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah 07 paragraf 16 tidak menyebut-nyebut syarat bukti kepemilikan sebagai syarat pengakuan suatu aset dalam neraca. Bahkan dalam paragraf 21, disebutkan bahwa pembayaran saja dapat dijadikan dasar pengakuan aset dalam neraca, mengingat pengurusan sertifikat memerlukan waktu cukup lama (3 bulan normatif). Tentu saja ini hanya bisa diterapkan untuk perolehan aset tanah yang relatif baru.

Lalu, bagaimana dengan aset tanah yang diperoleh di masa lalu? Secara sistemik, sebelum tahun 2006 pembukuan double entry belum dikenal. Pencatatan dan penyajian aset dengan sendirinya masih ala kadarnya. Ditambah lagi dengan kekacauan akibat pemekaran wilayah, penyimpanan bukti peroleh dan bukti kepemilikan makin berantakan.

Seandainya pun Pemerintah bermaksud mengurus sertifikat tanah tersebut, bukan hal mudah. Bukti pemberian tanah wakaf (untuk pembangunan SD Inpres misalnya) nyaris tidak ada lagi yang pernah melihat bentuknya. Entah di mana dan siapa penyimpannya. Jika dimintakan pembaruan surat wakaf dari ahli waris, belum tentu sang ahli waris setuju, salah-salah mereka justru menuntut ganti rugi. Secara hukum, ini menghambat proses penerbitan sertifikatnya.

Benang kusut ini harus segera diurai. Pihak Badan Pertanahan tentu tidak bisa gegabah menerbitkan sertifikat atas nama Pemerintah tanpa ada dasarnya. Pihak BPK tentu lebih suka jika aset tanah didukung sertifikat, untuk menghindari konflik. Ketiga pihak (Pemerintah, BPN, BPK) dan DPR perlu duduk bersama memecahkan hal ini.

Pertanyaan selanjutnya; apa rekomendasi BPK yang tepat dalam situasi seperti ini? Mengeluarkan dari neraca (dengan resiko tanah tersebut justru hilang untuk selamanya), atau memerintahkan agar Pemerintah segera memiliki sertifikat atas tanah tersebut (dengan kondisi sekarang, rekomendasi ini tidak akan pernah bisa diselesaikan), atau Anda punya solusi lain?

Iklan

4 thoughts on “Aset tanah: sumber disclaimer Laporan Keuangan Pemerintah?

  1. huum… berat bos..
    sayang sekali tentunya bila sampai hilang .. hanya saja proses , metodologi dan pelaksanaan yang perlu dicermati ..
    yeah.. orang-orang kita lemah dalam pelaksanaan ..

    hanin: masalah ini endemik, karena sudah warisan dari masa kemerdekaan dulu ketika administrasi ngga terlalu diperhatikan. susahnya, sekarang udah banyak saksi yang berpulang, jadi repot mau menelusuri jejaknya. mungkin perlu ada semacam moratorium kali ya (eh, istilah itu tepat gak sih, gak nyambung ya?)

  2. Tanah di jual ke pihak bank untuk kemudian di bikin sertifikat sama pihak bank, setelah jadi sertifikat di beli lagi sama pemerintah.
    memang resikonya harga lebih tinggi tapi sebanding dengan manfaat kejelasan status yang akan berlaku seumur hidup tanah itu
    untuk menghindari hal2 tertentu buat perjanjian terlebih dahulu mengenai hal2 tertentu itu .. ok boss, deal?

    hanin: ngaco, mana mau bank-nya beli tanah gak ada sertifikat? sembarangan!

  3. kayaknya aset tanah salah satu aja ya, aset tetap yang lain juga sumber disclaimer.
    Yang jelas banyak yang belum peduli dengan pencatatan.
    Skrg di bagian yang ngurusin itu…tanya mereka ada support dari pimpinan gak? Sharing aja, di tempatku Nin, ada 6 UPT vertikal, bos yang peduli begituan kayanya gak ada.

    hanin: betul, aset lain juga sumber masalah, tapi di tulisan ini saya mengangkat soal tanah karena nilainya relatif tinggi dan bukti kepemilikannya relatif jarang diurus. masalah kepedulian juga menjadi isu yang patut dipertanyakan. dari pengalaman saya, lebih mudah mengajak teman pemda mengurus pertanggungjawaban keuangan daripada pertanggungjawaban barang. karena ada unsur memaksa dan bayangan pidana. kalau ngga diurus, dana gak cair, kalo ngurusnya ngaco, diuber penegak hukum. sedangkan aset tidak demikian, mau diurusin atau tidak, toh aset sudah ada di tempatnya sebagaimana adanya. perjuangan masih panjang.

  4. salam kenal,

    saya sepakat bahwa masalah aset pemda masih jauh tertinggal dari masalah keuangan, hal ini bukan karena sepenuhnya salah pemda,
    1. Arah kebijakan pengelolaan aset publik dari pusat yang memang sangat minimalis
    Kebijakan pengelolaan aset di Indonesia sangat tertinggal, sebagai bukti neraca Pemerintah Pusat Indonesia saja 4 tahun juga disclaimer, dan selama ini yang dituntut un tu memperbaiki pengelolaan aset hanya daerah padahal di pusat tidak lebih baik kondisinya.
    Hal ini terbukti lagi dengan sedikitnya regulasi tentang pengelolaan aset ( memang sudah ada namun sangat jauh dibanding dengan regulasi tentang keuangan daerah)

    2. Saya sepakat bahwa secara natural orang lebih cenderung memperhatikan uang daripada barang, demikian juga di pemda, uang lebih bisa digunakan (istilahnya uang lebih bisa bicara) sedangkan barang tidak se liquid uang). Pola ini terbawa dari mulai Eksekutif, legislatif, Yudikatif (BPK, kepolisian, Jaksa) jadi selama ini yang mereka perhatian juga uangnya belum barang/aset nya. Karena para “penjahat” pemerintahan juga lebih suka bermain uang daripada barang….hehehee

    3. Karena tidak menjadi concern semua pihak maka, aset dikelola apa adanya, bahkan tidak dikelola, selama ini umumnya semua hanya perhatian pada proses pengadaan barang nya saja…..(sesuai Keppres 80) namun setelah barangnya ada/dibeli ya….bablas angine….. Salah satu kesalahan mendasar yang diakibatkan kurangnya concern terhadap aset daerah tersebut adalah perihal pencatatan, sehingga yang terjadi adalah :
    Ada barang…..ga ada catatannya
    Ada catatan …..ga ada barangnya
    Ada catatan…ada barang…ga ada dokumennya
    Ada barang…..ada catatan….barangnya uda ga sesuai bentuk, tempat, pemakaianya….(biasanya aset bergerak )
    yang paling hebat….ga ada catatan……ga ada barangnya….eh…..belanjanya ada….hehehe

    4. Khusus tentang tanah memang menjadi bagian aset yang paling besar disusul bangunan. dan memang banyak sekali aset tanah dan bangunan yang tidak “dijamah” oleh para pengangung jawab aset…. ujung2nya berpindah tangan ke swasta menjadi mall dan tempat yang menghasilkan pendapatan besar… (biasanya setelah di begituin baru pemda terutama bos2 di pemda kebakaran jenggot….minta penjelasan dll….walopun ujung2nya ya…..hehehe)

    5. Terkait audit BPK
    Biasanya dalam audit BPK (dalam pengalaman yang masih nempel di ingatan saya) direkomendasikan semua tanah yang belum jelas tersebut tetep dimasukkan dalam neraca sebagai aset daerah, namun diberikan catatan…kan ada Catatan Atas Laporan Keuangan, biasanya dibunyikan…total aset sekian dengan catatan sekian jumlah masih diperlukan dukungan legalitas. Sehingga biasanya BPK menyuruh untuk menyelesaikan administrasi legalitas atas aset tersebut sebagai LHP yang harus ditindaklanjuti.

    6. Penyelesaian atas asset tahun tahun yang lalu
    Hal ini memang rumit terutama jika ada daerah pemekaran dan juga penyerahan aset pusat ke daerah. Namun bukan tidak bisa diselesaikan…. Pemda tinggal mendisclosure tentang aset tersebut ke khalayak…kalo ada yang merasa memiliki yang diselesaikan secara hukum….kalo tidak ya segera diumumkan bahwa aset tersebut milik pemda dan di urus sertifikatnya…..saya rasa dengan BPN sesama aparatur Publik lebih mudah mengurus sertifikat dibandingkan dengan pribadi atau personal yang mengurus ke BPN ( Pendekatan dari atas saja, antar pemangku kebijakan)

    itu pendapat saya….hehehe sorry kebanyakan…..habis mengalir terus…jadi apa yang terlintas di otak ya ketik terussss…..

    hanin: sip, makasih masukannya.
    sayangnya meski sesama aparat negara, pihak BPN belum tentu lebih mudah mengurusnya, karena teman-teman di sana harus memastikan aspek legal-nya supaya ngga kesalahan lagi kalau tiba-tiba ada sertifikat dobel, klaim dari masyarakat, dsb.
    teman-teman di BPK juga repot kalau terlalu banyak aset tanah yang tidak ada legal-formal nya, mempengaruhi opini juga kan, terkait keberadaan di masa depan (semacam going concern gitu).

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s